Selasa, 15 April 2014

Program Kediklatan

PROGRAM KEDIKLATAN
Diklat Struktural 
Diklat Fungsional
Diklat Teknis 
Workshop dan Seminar







Sejarah Balai Diklat BNN


Tahun 2008


  1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B/2281 /M.PAN/07/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Persetujuan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Narkotika Nasional.
  2. Peraturan Kepala BNN  Nomor:  PER/02/VIII/2008/BNN tanggal 11 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Narkotika Nasional.
Tahun 2009

Mulai terbentuk dan berjalannya organisasi  Balai Diklat BNN, Penempatan Personel dan mulai menjalankan program Kediklatan di Lingkungan BNN.
Gedung Srikandi Komplek Perkantoran BNN menjadi Kantor Pertama Balai Diklat BNN.

Tahun 2010
  1. Peresmian dan serah terima Gedung Balai Diklat BNN oleh Kapolri kepada Kepala BNN, Tanggal  29 Juli 2011.
  2. Penempatan Secara resmi Gedung Balai Diklat BNN di Lido Bogor.


Tahun 2012

Penyempurnaan OTK Balai Diklat dengan terbitnya Peraturan Kepala BNN   Nomor:  2 / I / 2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Narkotika Nasional.

Struktur Organisasi Balai Diklat BNN



Selasa, 19 Maret 2013

RENCANA KALENDER DIKLAT TA.2013


Keterangan:
  • Balai Diklat menerima pendaftaran berupa Diklat Teknis dan Diklat Fungsional.
  • Khusus untuk Diklat Struktural (Diklat Pim dan Prajabatan) kewenangan berada di Biro Kepegawaian Settama BNN. 
  • Untuk pengajuan calon peserta Diklat Pim III dan IV, masing-masing satker dapat mengajukan Nota Dinas Pengajuan Calon Peserta Diklat Pim III dan IV  ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Settama BNN. Melalui BNN Pusat Fax: 021 - 80885225, 80871591-93.


Selasa, 12 Februari 2013

Undang-Undang Nomor 35 Th. 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG
NARKOTIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
  1. a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
  1. b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan
yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan
kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di
sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang
sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan
tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan
saksama;